PMI Tanah Datar Gelar Orientasi dan Tata Kelolaan Kepalangmerahan

TANAH DATAR - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tanah Datar adakan Orientasi dan tata kelola kepalang merahan bagi Pengurus PMI di tingkat Kabupaten itu yang dilaksanakan di Aula Gedung PKK Komplek Indo Jolito Batusangkar pada Jum'at, (23/6/2023).

Pada kesempatan itu, peserta memperoleh materi terkait sejarah gerakan kepalangmerahan, sejarah berdirinya PMI, logo dan lambang PMI, penanggulangan bencana, tata kelola anggaran, aturan, kegiatan, dan lainnya.

Baca juga: Mitigasi Dampak Pandemi, Ini Upaya Kemnaker Atasi Pengangguran

Ketua PMI Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra menyebut, orientasi kepalangmerahan sangat penting dilaksanakan karena tidak semua pengurus PMI  basicnya berasal dari PMI.

Anggota PMI memiliki tanggung jawab moril yang sangat besar karena berhubungan dengan keselamatan nyawa manusia.

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi menghadiri Acara Haflatul Qur'an Ke XXIV SD Islam Raudhatul.

"Jangan sampai ada yang orang meninggal karena tidak mendapatkan darah, karena itu PMI memiliki tanggung jawab moril terkait hal itu, " kata Ny. Lise.

Selain itu kata dia, orientasi bagi pengurus PMI perlu dilakukan agar tidak salah dalam menggunakan anggaran.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Minta BPD Benar-benar Awasi Pemanfaatan Dana Desa

"Semangat berjuang iya tapi jangan salah langkah, karena kita menggunakan dana dari pemerintah kita harus patuhi aturannya, " kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris PMI Tanah Datar Faisal, bahwa orientasi kepalangmerahan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kepalangmerahan bagi setiap pengurus PMI.

Baca juga: Provinsi Sumatera Barat Raih Anugerah Layanan Investasi 2021

Orientasi kepalangmerahan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setelah terbentuknya suatu kepengurusan.

"Bertujuan memberi pembekalan pemahaman tentang organisasi kepalangmerahan serta meningkatkan pengetahuan peserta di bidang kepalangmerahan dan tata kelola an" kata dia.(JH)

Baca juga: Ranperda APBD Tahun Anggaran 2022, Disetujui DPRD Menjadi Perda